by : Wahyu Utomo (Jurnas, 03-06-2008)

Pemerintah tetap memberi batasan antara yang boleh dan tidak dimasuki oleh asing hingga 100 persen.

ASPEK regulasi, kepastian hukum, dan penataan kembali kepemilikan asing di industri telekomunikasi di Indonesia nampaknya perlu segera dibenahi. Karena jika hal itu tidak segera dibenahi dikhawatirkan perkembangan industri telekomunikasi yang semakin pesat belakangan ini akan terhambat dan bermasalah.

Menurut Direktur Corporate Service PT Indosat, Wahyu Wijayadi, Indonesia merupakan negara teramai di dunia dari sisi pelaku operator. Hal itu bisa terlihat dari pemain bisnis seluler yang kini berkompetisi di pasar domestik. “Ada 10 operator. Tak sebanding dengan Singapura, Filipina, dan Malaysia yang hanya ada tiga operator. Sedangkan Thailand hanya lima, Amerika Serikat cuma empat, India ada enam, dan China ada dua,” katanya saat diskusi bertajuk “Telekomunikasi untuk Indonesia Sejahtera; Dalam Rangka 100 Tahun Kebangkitan Nasional” yang diselenggarakan ‘Bale9‘ di Jakarta pekan lalu.

Akibatnya, kata Wahyu, isu kepemilikan asing di industri telekomunikasi ini kerap mencuat menjadi isu penting di negara ini.

Dari data perusahaannya, peringkat atas kepemilikan asing adalah PT Hutchinson CP Telecom Indonesia (HCPT) sebesar 100 persen, Exelcomindo 99,8 persen, Natrindo Telecom Seluler (NTS) 95 persen, Sampoerna Telecom Indonesia 75 persen, Indosat 40 persen, dan Telkomsel 35 persen. “Akan tetapi dari nilai kapitalisasi pasar, nampaknya urutan itu bisa berubahm: ujarnya.

Wahyu mengatakan, nilai investasi industri telekomunikasi di Indonesia dalam dua tahun terakhir juga mengalami kenaikan. Saat ini sudah mencapai Rp68 tiliun. “Kalau dihitung dalam lima tahun terakhir sudah tembus Rp133 trilun.”

Senada dengan Wahyu, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika (Postel Depkominfo) Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, sumbangan sektor itu telah mencapai 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau jauh dari prediksi awal sejumlah lembaga asing yang hanya berkisar 1,3 persen. Dengan begitu, dapat dilihat betapa sektor jasa informasi dan telekomunikasi atau ICT tumbuh begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. “Namun sayang, masih banyak masyarakat yang belum menikmati. Makanya, perlu strategi menyeluruh membuat sektor ini bangkit dan bermanfaat,” katanya.

Untuk mengatasi hal itu berbagai usaha memang harus diambil pemerintah agar pengembangan ICT di Indonesia dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

Menurut Basuki, semestinya secara teori setiap pertumbuhan investasi satu persen di sektor ICT bisa memberi dampak berantai terhadap kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional turut terdongkrak. Karenanya, dalam membangun industri ICT tak bisa dilakukan sendirian atau tidak dapat terlepas dari peran asing.

Namun, pemerintah tetap memberi batasan antara yang boleh dan tidak dimasuki oleh asing hingga 100 persen. “Untuk itu perlu ada asas kemandirian dan kepastian hukum,” katanya menegaskan.

Ada sejumlah syarat yang harus dipahami masyarakat agar sektor telekomunikasi di Indonesia berkembang. Sebab, sampai kini masyarakat hanya memaknai ICT sebagai sarana komunikasi saja. Dengan begitu, sektor telekomunikasi tak pernah mendukung momentum kebangkitan.

Selain itu, telekomunikasi oleh masyarakat juga hanya dipakai sebagai suatu kebutuhan, namun bersifat pasif sehingga tak ada nilai tambah. Lantas, telekomunikasi yang dipakai sebagai suatu informasi untuk peningkatan produktivitas. Dan, telekomunikasi untuk transformasi budaya (peradaban) melalui suatu proses informasi.

Sementara Kepala Subdit Pos, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas, Mira Tayyiba mengatakan, pemerintah memiliki dua agenda di sektor pos dan telematika yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2005-2019 dan Rencana Jangka Menengah Panjang (RPJP) tahun 2020-2024.

Pada RPJM telah diletakkan tiga pondasi utama industri ICT yaitu penyelenggaraan yang efisien dan kompetitif, perluasan penyediaan infrastruktur, serta pemanfaatan dan pengembangannya.

Sedangkan pada RPJP ditargetkan empat hal pokok yang menjadikan ICT sebagai motor pertumbuhan ekonomi yaitu pertama, penyelenggaraan efisien dan kompetitif; kedua, platform pembagian infrastruktur dan konvergensi; ketiga, sinergi, integrasi lintas sektoral; dan keempat pelaksanaan sepenuhnya e-government.

Sejak tahun lalu Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) telah menentukan sebagai titik awal dimulainya misi ICT Indonesia. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah untuk merumuskan sejumlah regulasi yang mempercepat perwujudan ICT di Indonesia.

Menurut Giri Suseno Hadihardjono, Ketua Mastel, industri ICT di Indonesia telah mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat menggembirakan dalam beberapa tahun belakangan ini. “Sayangnya kita belum dapat menikmati hasil yang maksimal dari industri ini,” katanya.

Padahal potensi pertumbuhan dan peluang ekonomi yang dapat dihasilkan industri ICT sangat menjanjikan. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi pun menjadi sangat berat. @

H. Nursyaf Effendi, Ketua Umum APNATEL

elah menjadi realitas dalam hidup keseharian, bahwa hampir sebagian besar anggota masyarakat, ketika ia terbangun dari tidurnya di pagi hari, yang paling duluan dicari adalah ponsel, membuka manakala ada pesan masuk saat tidur, atau saat ponsel di-off-kan. Ini menjadi fenomena global, yang tentunya berlaku di belahan dunia mana pun. Tak berlebihan bahkan, hidup jadi terasa ‘amat terganggu’ tatkala ponsel kita tertinggal saat meninggalkan rumah menuju ke tempat kesibukan masing-masing. Serasa ada yang kurang. Barangkali, orang masih merasa tenang saat tertinggal dompet di rumah ketimbang ketinggalan ponsel.

     Tak ayal, tingkat ketergantungan orang-perseorangan terhadap media komunikasi yang bernama telepon selular, sebagai terusan dari fixed-phone itu sedemikian besar dan dominan. Pola hubungan antarmanusia menjadi semakin dekat dan karib, ditambah pula dalam konteks penularan informasi dan komunikasi boleh dikatakan tanpa hambatan, lagi relatif berbeban bea murah. Cukup dengan media pesan singkat (SMS), komunikasi itu dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

     Itulah sekadar gambaran kecil, betapa hari ini telekomunikasi telah menjadi kebutuhan terpenting dalam pola interaksi antarumat manusia. Ponsel misalnya, kini tak lagi sekadar menjadi alat pengirim atau penerima berita tetapi perannya telah semakin meluas, yang di tengah era konvergensi ini ia menjadi alat multiguna yang bertumpukan pada ‘muatan’: teks, audio, dan visual. Ia bahkan mewakili panca indera manusia: mata, telinga, mulut.

     Merebaknya kemajuan sains dan teknologi mau tak mau menghadirkan konvergensi pada dunia telekomunikasi, sehingga bidang ini tak lagi berdiri sendiri dan harus menyesuaikan diri untuk berpadu padan dengan perkembangan dunia komunikasi dan informatika. Alhasil, telematika menjadi sunyataan yang ikut mengiringi perkembangan dunia telekomunikasi dan dinamisasi kehidupan manusia.

     Dalam kepentingan memuat dinamika gerak perkembangan dan kemajuan dunia telematika, seiring percepatan pergaulan hidup manusia yang berkelindan dengan waktu, Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (APNATEL) — sebagai wadah yang menghimpun perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis pertelekomunikasian — bekerja sama dengan Harian Umum Jurnal Nasional secara rutin menghadirkan wacana tentang telematika untuk masyarakat pembaca. Tentulah amat diharapkan terjadinya peran serta masyarakat telekomunikasi dan informatika untuk memperkaya khazanah dan pemberdayaan telematika bagi masyarakat luas ini.

     Seperti menjadi pesan penting dari Menkominfo, bahwa sekalian anak bangsa berkewajiban untuk menjadikan bidang telekomunikasi dan atau telematika agar eksis menjadi tuan rumah di negeri sendiri, maka geliat di bidang bisnis telekomunikasi yang melahirkan profit di dalamnya, sejatinya juga ikut memberikan pengaruh terhadap bidangbidang lain, seperti bidang pendidikan dan kesehetan, dan segala sesuatu yang bertumpu kepada kemaslahatan bangsa. Kita dapat melihat, betapa misalnya pertumbuhan telekomunikasi sebesar 1% secara langsung atau tak langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 3%, sebagaimana menjadi harapan ITU.

     Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia berdasarkan survai, perbandingan itu baru dalam kisaran 1:1. Artinya harus dipicu bagaimana bidang ini mampu mendorong pertumbuhan perekonomian negara sebagaimana diharapkan ITU tersebut. Apalagi sesuai dengan UU No. 36/1999 negara memberi keleluasaan untuk pelaku usaha telekomunikasi memainkan perannya dalam memberdayakan perekonomian bangsa, karena negara berfungsi sebagai pengatur kewenangan (state regulatory function), sehingga bergeserlah negara dari “state ownership” kepada “state regulatory function”.

     Tugas pemerintah dalam posisi sebagai regulator selama ini sudah cukup baik. Amat diharapkan, pemerintah tidak sekadar menciptakan sistem yang baik, akan tetapi juga mendorong untuk tumbuhnya industri telekomunikasi dalam negeri, agar semakin membuka peluang kerja yang luas. Sudah saatnya memulai untuk kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak asing dan mengandalkan 100% komponen impor. Dalam kepentingan alih teknologi, alangkah baiknya jika pemerintah ikut mendorong bangkitnya industri telekomunikasi dalam negeri dalam wujud tumbuhnya pabrikan-pabrikan dalam negeri, untuk menyiapkan local-content mengingat peluang pasar dalam negeri amat besar.

     Di sisi lain, dalam rangka gerakan moral, kita mengimbau operator-ope­rator yang telah diberi kesempatan oleh pemerintah agar memiliki kepedulian untuk ikut mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di sektor teleko­munikasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan bangun bangsa. µ

Wacana itu mulanya dilontarkan oleh Menkominfo dan Dirjen Postel pada acara pembukaan dan penutupan Munas Apnatel. Baik Menkominfo maupun Dirjen Postel secara terpisah menyatakan bahwa kata TEL pada Apnatel sebaiknya sudah saatnya diartikan menjadi “telematika “ bukan lagi “telekomunikasi”, karena telematika memiliki arti lebih luas dan mampu menjangkau unsur-unsur telekomunikasi dan informatika yang saat ini perkembangan teknologinya teramat pesat.
Terinspirasi oleh wacana di atas, maka Nursyaf Effendi selaku Ketua umum Apnatel terpilih periode tahun 2008-2013 merasa perlu membawa wacana tersebut dalam setiap pertemuan pengurus dan pimpinan Apnatel untuk dijadikan bahan kajian yang perlu dirumuskan secara bersama.

Pada rapat Dewan Pengurus Pusat yang pertama dan dihadiri oleh sebagian besar pengurus baru, pada tanggal 7 Mei 2008 bertempat di Kantor DPP Apnatel, Darmawangsa Square 1-2 Jakarta Selatan kata “TEL” menjadi salah satu bahasan dalam materi rapat.

Menurut Audi I.Z Tambunan selaku Dewan Pengurus Harian, “Usulan untuk mengganti istilah dari Telekomunikasi menjadi Telematika rasanya sangat sulit direalisasikan, karena wacana ini pernah diisukan saat dilangsungkannya Munas di Sultan Hotel beberapa waktu lalu, dan tidak mendapat respon dari peserta bahkan ada kecenderungan untuk menentang”, demikian sebagaimana disampaikan oleh Audi Tambunan pada rapat DPP pada tanggal 7 Mei 2008 yang lalu.

Berkaitan dengan perubahan telekomunikasi menjadi telematika, Darmoni Badri selaku anggota Dewan Pembina berpendapat bahwa perubahan tersebut haruslah melalui mekanisme yang benar, antara lain selain melalui MUNASLUB, Dewan Pengurus Pusat harus pula membuka kembali AD/ART APNATEL. Karena pada awal berdirinya, APNATEL menetapkan dirinya sebagai salah satu organisasi spesialisasi dan konsen dalam bidang telekomunikasi, namun bila perubahan tersebut dapat menjadikan hal yang positif dan keuntungan bagi APNATEL, mengapa tidak, asalkan melalui mekanisme yang benar dan melibatkan pengurus secara lebih besar.

Sementara Ita Jumhana yang dalam kepengurusan Apnatel periode 2008-2013 menjabat sebagai ketua kerjasama luar negeri mengatakan bahwa “Kita harus mengubah Citra Apnatel selama ini sebagai asosiasi perusahaan Jaringan Kabel, padahal APNATEL, adalah asosiasi yang anggotanya adalah tercatat beberapa perusahaan-perusahaan besar, dan mereka bukan saja bergerak di bidang telekomunikasi, akan tetapi juga kontraktor dan lain-lain, dan untuk saat ini beberapa pengusaha yang ada sudah tidak lagi yang murni bergerak di bidang telekomunikasi saja.
Oleh karenanya perubahan istilah telekomunikasi menjadi telematika adalah merupakan salah satu cara pengangkatan citra Apnatel yang tepat dan diharapkan perubahan tersebut dapat memberi kesan terhadap citra Apnatel lebih baik.” kilah Ita.

Rasanya Dewan Pengurus Pusat Apnatel memang haruslah bijak dalan menyikapi dua sudut pandang tentang telekomunikasi dan telematika. Akan tetapi sejujurnya keduanya menginginkan perubahan yang nyata dalam tubuh asosiasi yang tengah memasuki usia 3 dasawarsa ini, menuju pencitraan yang lebih baik, sebagaimana keinginan para anggota.

Rekrutmen Keanggotaan Istimewa
Ada gagasan yang mengemuka agar DPP melakukan perekrutan keanggotaan luar biasa atau istimewa yaitu perusahaan-perusahaan tele¬komunikasi yang besar (dalam kapasitas pembe¬ri pekerjaan) yang belum menjadi Anggota Apnatel. Demi memenuhi target perekrutan keanggotaan para pemain skala besar dalam telekomuni¬kasi tersebut perlu disusun semacam pros¬pek¬tus untuk dapat mengajak keterlibatan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia ke dalam Apnatel, dengan memin¬ta bantuan Menkominfo. ”Diperlukan mem¬be¬rikan semacam ’tawaran fasilitas eks¬klusif’ untuk bisa diterimanya ajakan untuk mereka merasa enjoy berhimpun di Apnatel. Agaknya, kerja sama dengan Harian Umum Jurnal Nasional adalah merupakan salah satu langkah yang diharapkan bisa memadai,” ujar Ketua Umum Apnatel.

Konsolidasi dan Soal Akreditasi
Sesuai amanah Munas, DPP tengah memper¬siapkan program konsolidasi organisasi; dengan melakukan kunjungan ke Daerah dalam rangka penataan organisasi dan meminta agar DPD yang telah habis masa baktinya melakukan Musda. Bersamaan dengan itu, tengah dipersi¬ap¬kan untuk ditingkatkannya grade penerbitan SBU dari Akreditasi B menjadi A, dan jika dimungkinkan memandirikan pener¬bitan serti¬fikasi badan usaha bidang telekomunikasi tersebut tentu dapat dilakukan oleh Apnatel.

Harlah Apnatel dan Soal ”Tel”
17 Agustus tahun ini merupakan momentum penting dari kiprah kesejarahan Apnatel yang mencapai usia ke-30. DPP telah mengancang-ancang untuk menggelar event akbar dengan serangkaian kegiatan: Seremoni peringatan ultah, kegiatan acara pendukung, launching Apnatel dengan performa baru. Dalam konteks ’penampilan baru’ ini memang terjadi perbe¬daan pendapat di antara pengurus, utamanya dari jajaran Dewan Pembina, bahwa telekomu¬nikasi adalah merupakan ’core’ atau ’landasan dasar’ dari hadirnya Apnatel. ”Coba perhatikan bunyi Pembukaan Anggaran Dasar kita,” ujar H. Darmoni Badri, Angota Dewan Pembina. ”Di situ tegas tertulis anak kalimat: telekomunikasi. Untuk mengubah ini nggak gampang, nggak boleh sembarangan. Hati-hati, ini soal prinsip dasar, dan oleh karenanya harus memperbaiki dan menyempurnakan AD/ART dulu, dan itu harus melalui ajang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sesuai ketentuan organisasi. DPP, atau kita semua tidak bisa mengubah kendati tujuan pengubahan itu bermaksud baik dan dapat dibenarkan dalam situasi yang tengah berkembang, tapi karena ini organisasi maka harus mengundang Pengurus DPD dengan meminta persetujuan suara mereka,” lanjut Darmoni mengingatkan.
Hal senada juga disuarakan oleh H. Hedwin Lanjumin dan Didi G.B. Pondaag dua anggota Dewan Pembina yang hadir. Kita dapat memaklumi maksud dan keingin¬an DPP untuk mengejawantahkan pesan pemerintah, tetapi aturan main tetap harus ditegakkan.
Dalam menjawab hal itu ketua umum mem¬beri tanggapan, ”Ya, jika memang be¬lum memungkinkan, dengan pertimbangan tetap berpegang pada AD/ART yang dipu¬tus¬¬kan pada Munas yang lalu, tentu kita akan tetap menggunakan istilah telekomunikasi tetapi dengan telah memulai mengembang¬kan wacana dan kegiatan yang bernuansa telematika.” ujar Nursyaf Effendi.

Usulan dari Dewan Pembina
Dalam Rapat Pleno DPP yang berlangsung penuh kekeluargaan dan dinamis itu, Darmoni Badri menyampaikan keputusan Hasil Rapat Dewan Pembina yang sebelumya telah diadakan di Kemang Utara, Jakarta, pada 8 Mei 2008. Darmoni mewakili Ketua Dewan Pembina, H. Rahardjo Tjakra¬ningrat, yang berhalangan hadir dalam Pleno DPP, karena sedang kurang sehat itu, membacakan Hasil Rapat Dewan Pembina, yang dikirim oleh Sekretaris Dewan Pem¬bina, Chudry Sitompul, S.H., melalui surat elektronik (e-mail) yaitu berkenaan soal kedu¬dukan dan kewenangan Dewan Pembi¬na Apnatel, yang selengkapnya dikutipkan sebagai berikut:

DEWAN PEMBINA APNATEL

1.Dewan Pembina APNATEL adalah organ pengurus pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) APNATEL yang dipilih dalam Musyawarah Nasional bagi tingkat pusat dan di dalam Musyawarah Daerah bagi tingkat daerah.

2.Dewan Pembina APNATEL bertugas un¬tuk mengawasi pelaksanaan roda orga¬nisasi APNATEL baik di tingkat pusat maupun daerah agar pelaksanaan tugas organisasi APNATEL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APNATEL , semangat dan cita-cita pendirian APNATEL, serta menjaga tradisi dan konvensi APNATEL yang ada sejak didirikannya APNATEL pada tanggal 17 Agustus 1978.

3.Dewan Pembina APNATEL mempunyai kewenangan:
a)Menegur Dewan Pengurus Pusat (DPP) atau Dewan Pengurus Daerah (DPD) APNATEL apabila dinilai telah melang¬gar (AD/ART) APNATEL atau telah menyimpang dari cita-cita pendirian APNATEL , serta menjaga tradisi dan konvensi APNATEL.
b)Apabila teguran Dewan Pembina tersebut tidak diindahkan oleh DPP atau DPD APNATEL, maka Dewan Pembina berhak untuk membatalkan keputusan DPP atau DPD APNATEL yang dinilai telah telah melanggar (AD/ART) APNA¬TEL atau telah menyimpang dari cita-cita pendirian APNATEL , serta menjaga tradisi dan konvensi APNATEL tersebut.
c)Dewan Pembina dapat meminta DPP atau DPD APNATEL untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Musyawarah Daerah Luar Biasa apabila DPP atau DPD tidak mengindahkan teguran dan nasehat Dewan Pembina. Apabila DPP atau DPD APNATEL tidak melaksanakan permintaan untuk meng¬adakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut, maka Dewan Pembina berwenang untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

4.Setiap keputusan Dewan Pembina akan diputuskan di dalam suatu rapat yang khusus untuk keperluan tersebut,

Usulan Susulan
Melalui surat elektronik, Darmoni kemudian menyampaikan usulan tambahan mengenai kedudukan Dewan Pembina, sebagai berikut:
1.Dewan pembina mengawasi DPP, sesuai AD & ART, Keputusan Munas, dan tradisi yang ada. Jika setelah adanya teguran tidak juga melakukan perubahan, Dewan Pembina membawa permasalahan ke Munaslub untuk diambil tindakan disipliner.
2.Diusulkan pertemuam antara Dewan Pem¬bina dan DPP 2 (dua) kali dalam setahun.
3.Perubahan paradigma dari Telekomunikasi kepada Telematika, setuju saja, namun harus melalui Munaslub, mengingat akan meng¬ubah mukadimah dan pasal-pasal dalam AD & ART.
4.Dalam rangka perayaan 30 tahun Apnatel,
dipertimbangkan pemberian penghargaan tan¬da jasa bagi pengurus yang telah meng¬abdi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Bagi mereka yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun, selain mendapat tanda jasa, juga diangkat menjadi anggota Kehormatan seumur hidup?
5.Dewan Pembina mendukung sepenuhnya kegiatan DPP.

Perempuan, Satu-satunya
Jika dalam Partai Politik sesuai ketentuan perundangan baru yang mengatur tentang Parpol dan Pemilu mensyaratkan adanya keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam kepengurusan atau kepemimpinan tingkat pusat, tentu tidak menjadi prasyarat untuk organisasi atau asosiasi profesi semacam Apnatel. Tetapi dalam jajaran kepengurusan DPP periode kali ini ada “wakil kaum perempuan” yaitu Ir. Ita Yuliati Djoem¬hana yang kini menjadi pengusaha sukses bi¬dang telekomunikasi, yang diversifikasi kegiatan usahanya merambah ke beberapa negara.
Kehadiran Ita sendiri sebagai “orang lama” yang come back berkiprah dalam Apnatel agak¬nya memberikan angin segar bagi DPP Apnatel. “Gue jujur aje, ketertarikan gue mau jadi peng¬urus Apnatel kali ini, karena Apnatel punya arah yang baru, dan itu penting sesuai perkembangan. Asosiasi sebagus Apnatel ini harus terus dinamis mengantisipasi keadaan yang berkembang,” ujarnya.
Ita pada sebelumnya memang ditawari jabatan untuk ikut duduk di DPP Apnatel, oleh ketua umum terpilih. Tak mudah memang merayu perempuan sukses dan terlihat energik dan cer¬das itu. Ia menolak ketika ditawari jabatan seba¬gai bendahara dengan menjawab, “Kenape sih, perempuan itu lagi-lagi yang ditawarin ada¬lah jabatan bendahara, ape gak boleh perempuan jadi ketua?” kilahnya ketika itu. “Gue mau duduk di DPP bukan sebagai bendahara, tapi yang laen,” tawarnya. Ini kemudian dijawab oleh Nursyaf Effendi untuk dia menduduki jabatan sebagai salah seorang ketua membidangi soal yang berkenaan dengan urusan dunia internasional. Ita setuju.
Dalam pertemuan perdana Pleno DPP itu Ita sempat menceritakan sedikit pengalaman suk¬ses¬nya di beberapa negara. Dengan gayanya yang ceplas-ceplos dan santai, tetap terbersit sesuatu yang memberikan pertanda akan dimili¬kinya inner beauty dalam sosok Ita Yuliati. Ada kecermatan, kecerdasan, dan ketanggapan dalam membaca tanda-tanda zaman.
Mereka yang berhalangan hadir antara lain, para Ketua DPP, Ir. Ishar Lubis yang sedang berada di Medan, H. Audi I.Z. Tambunan yang dengan menyelenggarakan kegiatan untuk salah satu Partai Politik terkemuka, Dr. Budhi Satrio yang tengah bertugas di Soroaku, Sulawesi, Riad Oscha yang sedang berada di Riau. Sedangkan pada Dewan Pembina, selain H. Rahardjo Tjakraningat yang kurang sehat, absen dalam pertemuan itu antara lain Chudry Sitompul yang sedang mengawasi ujian di UI, Ir. H. Damsiruddin Siregar yang tengah berkun¬jung ke daerah. Sementara H. Syamsuddin Said yang bermukim di Palu hadir ke Jakarta, namun kedatangan beliau di Jakarta terlambat, sehingga baru tiba setelah rapat usai.
Anggota DPP yang berhalangan hadir, Ir. Putu Arta Sedhana yang pada waktu bersamaan sedang memimpin Musda Ardin Provinsi Bali, Widyo Wiharto yang urung berangkat dari Yogya, dan Sonny Pasaka. Rapat dihadiri oleh Ketua DPD Apnatel Jawa Tengah, Djoko Susanto, yang kebetulan tengah berkunjung ke DPP untuk meminta SK Pengukuhan DPD Apnatel Jawa Tengah.
Dalam kata akhirnya menutup Rapat Pleno di Hotel Darmawangsa yang selama ini terkenal khalayak sebagai tempat berkumpul dan berne¬go¬siasinya para petinggi politik kelas wahid itu, Ketua Umum Apnatel menyampaikan harapan, “Kata kunci yang menjadi penyelaras bagi ke¬berhasilan mengusung Apnatel kepada repos¬itioning-nya ini adalah dukungan dari semua unsur, baik Dewan Pembina, DPP, DPD-DPD, dan organ pendukung yang terlibat lain¬nya dalam sebuah kesamaan visi atau pandangan untuk mewujudkan misi Apnatel. Insya Allah.”

•Menuju Peringatan Harlah Apnatel
Sudah diputuskan bahwa untuk memperingati hari lahir Apnatel yang ke-30 pada Agustus nanti, kepanitiaan nasionalnya diketuai oleh Ita Yuliati. Dalam waktu dekat Ita akan mengada¬kan pertemuan khusus untuk membahas ran¬cangan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan acara peringatan tersebut.
Dari bincang-bincang lepas, tercuri dengar bahwa kegiatan itu harus memberikan kesan bagi masyarakat pertelekomunikasian dan peme¬rintah, untuk mendudukkan kembali posisi Apnatel kepada tempat terbaik dan terdepannya, seperti di masa lalu. Tentu harus dikiati dengan tawaran–tawaran baru, yang bukan sekadar terpaku pada suksesnya seremoni harlah, tetapi sekaligus memberi dampak terusan yang positif bagi pencitraan Apnatel hari ini dan ke depan.

•Seminar Pertama Jurnas-Apnatel
Guna mewujudkan rencana kerja sama media antara Jurnas-Apnatel, kini tengah dipersiapkan acara seminar seri pertama tentang telematika dengan tema Prospek Bisnis Infrastruktur Telekomunikasi. Diharapkan acara yang akan digelar di Bale 9 Gedung Jurnal Nasional, Jl. Pemuda No. 234 Jakarta akan menghadirkan M. Nuh, Menteri Kominfo seba¬gai keynote speaker, yang sekaligus menyaksi¬kan penanda¬tanganan Memorandum Kesepa¬haman antara Apnatel-Jurnas. koordinator acara dari pihak Jurnas, Clara Shinta — yang anak sulung buda¬yawan W.S. Rendra — menyatakan saat ini kita masih menunggu konform keha¬diran Pak Men¬teri. Yang akan menjadi pembi¬cara dalam semi¬nar itu antara lain dari Nokia, Esia, Telkomsel. Diharapkan acara dapat ber¬lang¬sung pada awal Juni ini. Pendekatan ke pihak Menkominfo dilakukan oleh H. Yusuf Fahmi.

Menengarai Perkembangan
Dalam event silaturahim yang adalah juga disebut sebagai Rapat Pengurus Harian I itu dibincangkan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh DPP dalam menengarai perkembangan dunia pertelekomunikasian dalam era konver¬gensi ini. Kendati masih dalam proses penataan kantor dan kesekretariatan, DPP telah melaku¬kan langkah-langkah awal sebagai terobosan yaitu antara lain membuka situs Apnatel yang berlabel www.apnatel.or.id yang sementara ini sudah online sejak April lalu dan mengadakan kerja sama media dengan Harian Umum Jurnal Nasional. Dalam progress report-nya ketua umum Apnatel menyampaikan bahwa kerja sama dimaksud sebagai upaya Apnatel dalam membangun pencitraan yang baru, dan melalui harian Jurnas yang dipimpin oleh N. Syam¬suddin Ch. Haesy, diharapkan pemasyarakatan Apnatel, sebagai program sosialisasi, ke tengah khalayak dapat lebih intens dilakukan. Jurnas dalam setiap edisi terbitan hari Senin akan memfasilitasi 8 (delapan) halaman koran untuk forum/rubrikasi telematika, yang penggarapan content-nya — baik berita, artikel, analisis dunia telekomunikasi dan informatika, sampai ke iklan atau profil-niaga maupun promo-produk ¬— diga¬rap bersama antara Apnatel dan Jurnas. Diha¬rapkan pada pertengahan Juni atau awal Juli edisi yang memuat ”Seputar Dunia Telematika” sebagai bentuk ”samen-werken” Apnatel-Jurnas itu sudah bisa dapat terbit di Harian Jurnal Nasional.

Masukan dari para Ketua
Tanggapan yang muncul dari penghadir rapat antara lain menyoal perlunya percepatan untuk menaikkan grade Sertifikat Badan Usaha (SBU) bidang telekomunikasi yang ada selama ini dari Akreditasi B untuk menjadi Akreditasi A. Pen¬de¬¬katan secara kelembagaan ke pihak LPKJN perlu dilakukan secara proaktif, intens, dan sedapat mungkin dalam waktu segera Apnatel sudah dapat ”online” sebagai lembaga yang mandiri dalam menerbitkan SBU bidang Teleko¬munikasi. Ini sesuai dengan amanah Munas Apnatel yang ditetapkan oleh Komisi Program, pada Februari lalu.
Dalam perencanaan kerjanya, lembaga khusus yang menangani masalah SBU Apnatel, yang dipercayakan kepada Hayat Zainuni, S.H., sebagai ketua pelaksana dan penanggung jawab program, kelak akan dibuka perwakilan Lembaga Sertifikasi Akreditas Badan Usaha Perusaahan Nasional, atau dicari nama kelem¬bagaan yang lebih tepat, di sepuluh provinsi atau daerah di Tanah Air. Yang akan melakukan tugas pendampingan dari ketua adalah H. Deddy Hermawan dan Dr. Budhi Satrio.
Tak kalah penting adalah soal pelaksanaan Musda yang diharapkan dapat didorong kepada DPD-DPD Apnatel yang telah habis masa baktinya. Ini merupakan program konsolidasi organisasi, yang bersetaraan dengan itu DPP akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah.
Hal lain, kendatipun hubungan kemitraan an¬tara Apnatel terhadap Mekominfo, Lembaga Pe¬ngembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) dan Masyarakat Telematika (Mastel) relatif dekat dan berjalan baik, agaknya diperlukan melakukan pendekatan ke instansi dan institusi lain seperti Menneg BUMN, Komisi I DPRRI yang membidangi telekomunikasi dalam kon¬teks inter-relation power, demi mempersa¬makan visi dan persepsi dalam membangun dunia telekomunikasi di Indonesia. Dalam kaitan ini yang akan melakukan pendekatan kepada pihak terkait adalah H. Audy I.Z. Tambunan, Riad Oscha Chalik, dan juga M. Fahmi Yusuf, selain ketua umum sendiri.

Pembidangan Tugas dan Kewenangan
Rapat juga telah menetapkan pembidangan kerja dan kewenangan ”Ketua yang Tujuh” yaitu bidang Pengembangan Organisasi dan Manaje¬men, Ir. Budhi Satrio; bidang Kerja Sama Internasional Telematika, Ir. Ita Yuliati Djoem¬hana; bidang Regulasi dan Hubungan Ke¬mitraan Pemerintah, H. Muhammad Yusuf Fahmi; bidang Pengembangan Investasi Tele¬matika, H. Audy I.Z. Tambunan; bidang Pengembangan Bisnis dan Industri Telematika, Riad Oscha Cahlik; bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Apnatel, H. Deddy Her¬mawan, dan bidang Pengembangan Aplikasi dan Kajian Teknologi, Ir. Ishar Lubis.
Sedangkan untuk Sekretaris Jenderal dan Bendahara yang masing-masing dijabat Ir. Andi A. Sabandi dan Ir. Husin Gusti berkonsentrasi dalam urusan kesekretariatjenderalan dan soal keuangan dan kekayaan Apnatel.
Untuk pengaturan kerja dalam bentuk job deskripsi, diserahkan penyusunan konsep dasar¬nya kepada ketua bidang Pengembangan Orga¬nisasi dan Manajemen Apnatel, untuk kemudian dilengkapi dan disempurnakan oleh masing-masing ketua bidang.

Ketua DPD Jawa Barat, Iwan, menyarankan agar DPP segera menindaklanjuti program yang telah dirintis selama ini yaitu berkenaan dengan hadirnya Apnatel sebagai lembaga yang memberikan sertitifikasi keahlian khusus bidang telekomunikasi. DPD Apnatel DKI Jakarta dan DPD Apnatel Sumatera Utara membahas tentang rencana pelaksanaan musda yang segera diadakan, sedangkan DPD Jawa Tengah meminta SK Pengukuhan Hasil Musda DPD Apnatel Jawa Tengah yang telah diselenggarakan pada Februari yang lalu. Dengan adanya kunjungan fungsionaris dari daerah tersebut, ketua umum berjanji akan segera melakukan kunjungan kerja ke daerah, dan meminta Sekjen menjadwalkannya.

Beberapa DPD yang juga aktif melakukan kontak via telepon antara lain DPD Apnatel Bali, DPD Apnatel Kalimantan Barat, dan DPD Apnatel Kalimantan Timur untuk ber-say hallo menanyakan perkembangan pasca-Munas.

1.DPP Apnatel sebagai asosiasi yang menghimpun perusahaan nasional tele¬komunikasi mendukung sepenuhnya ter¬hadap apa yang telah ditetapkan Peme¬rintah melalui Permen No. 02/Per/M.Ko¬minfo/III/2008 tersebut seba¬gai sebuah langkah yang patut diapresiasi; sebagai¬mana termaktub dalam Pasal 5 yaitu memberi perlindungan bagi perusahaan penyedia menara, pengelola menara, atau kontraktor menara yang badan usaha serta seluruh modal/kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

2.Peraturan baru tersebut harus diterima secara jernih oleh semua pihak sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah dalam konteks memberikan proteksi terhadap perusahaan nasional dan lokal, dan memberikan kesempatan bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan dalam negeri baik berskala nasional maupun lokal dalam pembangunan Menara BTS, karena memang secara finansial, tek¬nikal, material, dan sumberdaya manu¬sia dalam negeri dipandang telah mampu.

3.Bahwa keberatan beberapa kalangan, sebagaimana dilansir di banyak media belakangan ini, terhadap kebijakan ter¬se¬but adalah sesuatu yang patut disa¬yangkan, karena yang hendak dilakukan bukanlah sama sekali menutup investasi asing dalam usaha telekomunikasi, te¬tapi hanyalah sebagian kecil saja dari infrastruktur pertelekomunikasian; dan tentu saja tetap diperlukan peran inves¬tasi asing yang begitu luas, utamanya yang bersentuhan dengan rekayasa teknologi.

4.Apnatel sama sekali tidak menentang masuknya modal asing dalam bidang pertelekomunikasian, tetapi kita harus pandai memilah pekerjaan mana yang diperlukan untuk keperansertaan pihak asing, dan di sektor tertentu perlu mem¬berikan kesempatan kepada peran per¬usahaan nasional/lokal, mengingat dalam soal pembangunan Menara BTS tidak mempunyai kadar teknologi tinggi karena merupakan konstruksi biasa yang mampu ditangani sendiri.

5.Bahwa peraturan tersebut agaknya tidak serta-merta diterbitkan oleh Kominfo, karena tentunya sudah dikordinasikan dengan instansi lain terkait (BPKM, Dep. PU, Depdagri) dalam hal aturan dan penertiban pembangunan Menara BTS di Tanah Air; baik dalam pengaturan Tower Bersama maupun pola investasi dan penyelenggaraannya.

6.Sebagai wujud partisipasi aktif asosiasi yang bergerak dalam bisnis teleko¬mu¬nikasi, Apnatel akan membantu meng¬awasi pelaksanaan kebijakan peraturan (Permen Kominfo) ini di lapangan.

Akhirnya DPP Apnatel mengajak semua pihak untuk dapat memahami apa yang tersirat dari Permen tersebut, bahwa ada gerakan moral yang tengah digelindingkan Pemerintah sebagai wujud kepedulian terhadap membangun bangsa untuk mampu berkemandirian.

Acara pembukaan yang dihadiri para undangan terdiri dari pejabat pemerintah dan pimpinan di lingkungan perusahaan telekomunikasi dan pengurus pusat asosiasi profesi lainnya itu dibuka secara resmi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Noeh, M.Si. Dalam sambutannya, Menkominfo menggarisbawahi betapa perlunya asosiasi profesional semacam Apnatel lebih mendekatkan paradigma fikirnya dengan menyesuaikan kepada trend zaman yang senantiasa berubah. Dalam era globalisasi dengan percepatan dan konvergensi yang terjadi di dalamnya, menteri justeru menggarisbawahi konteks “tel” pada inisial Apnatel. Bahwa bukan lagi sekadar “telekomunikasi” yang digarap, akan tetapi sudah semestinya lebih luas untuk memberi penguatan dengan menggarap bidang yang lebih komprehensif: telematika. Selebihnya, menteri mengingatkan bahwa para pengusaha jangan terus-menerus sibuk memikirkan proyek dan keuntungan, namun ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu bagaimana kerja-kerja yang dilakukan itu juga dapat memberikan kemanfaatan bagi kemajuan dan kemashlahatan bangsa.

Acara keesokan hari, didahului dengan Diskusi Panel dengan menghadirkan pembicara atau nara sumber Ibu Koesmarihati dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Sarwoto Atmosutarno dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dengan topik bahasan “Ke Mana Arah Bisnis Telekomunikasi Masa Depan”. Diskusi dipandu oleh Deddy Hermawan, Ketua DPD Apnatel DKI Jakarta. Selanjutnya disampaikan paparan tentang keberadaan dan kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai mitra Apnatel dalam penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum LPJKN, H. M. Malkan Amir.

Konteks pengubahan sebutan “tel” dari telekomunikasi menjadi telematika ini juga menjadi pesan penting yang digarisbawahi oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Depkominfo, Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, yang disampaikan dalam acara penutupan Munas VIII Apnatel, yang ditutup pada pukul 00.10. Waktu penutupan ini tertunda dari rencana yang semula dijadwalkan, pukul 21.00. Tertundanya waktu tersebut disebabkan alotnya pembahasan dalam persidangan Munas.

Adapun Pimpinan Sidang Munas yang ditetapkan oleh floor adalah Darmoni Badri didampingi oleh Edi Basri, Chudry Sitompul, Jack Siahaya, dan Yaya Suryana, melanjutkan memimpin jalannya permusyawaratan yang pada sebelumnya dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengarah, Chudry Sitompul dan Masgar Kartanegara sebagai Pimpinan Sidang Sementara.

Sebelum acara penutupan, yang menjadi pamungkas perhelatan dari bermusyawarahnya asosiasi yang menghimpun perusahaan nasional telekomunikasi ini adalah pemilihan ketua umum DPP Apnatel untuk masa bakti 2008-2013. Dari 6 (enam) kandidat yang mengajukan diri — dua di antaranya mengundur diri sebelum pemilihan — antara lain Nursyaf Effendi, Sonny Pasaka, Audi I.Z. Tambunan, dan Chudry Sitompul. Dari 28 suara sah dan berhak memilih, didapatkan hasil terbanyak perolehan suara untuk: H. Nursyaf Effendi.

Sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Munas selama 30 hari, ketua umum terpilih, Nursyaf Effendi, yang sekali¬gus menjadi Ketua Tim Formatur Penyusunan DPP, bersama-sama anggota formatur lainnya — Rahardjo Tjakraningrat (unsur DPP Apnatel), Sjamsuddin Said (DPD Apnatel Sulteng), Budhi Satrio (DPD Apnatel Jatim), dan Putu Arya Sedhana (DPD Apnatel Bali) — telah merampung¬kan tugasnya menyusun Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (DPP Apnatel) Masa Bakti 2008-2013, dalam Rapat Tim Formatur yang diadakan di Hotel JW Marriott, Surabaya, 15 Maret 2008.  (Sekretariat)

]]> http://www.apnatel.or.id/home/?feed=rss2&p=9